jurnalsatu.com SOPPENG — Klarifikasi yang dilakukan Fraksi Golkar bersama Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Soppeng terkait isu dugaan perselingkuhan salah satu anggota dewan berinisial HK memantik gelombang kritik dari berbagai kalangan.
Dalam pernyataan resminya, Fraksi Golkar dan BK DPRD menyebut bahwa isu tersebut tidak terbukti. Namun, keputusan itu justru menuai tanda tanya besar di tengah publik. Banyak pihak menilai langkah klarifikasi tersebut diambil secara terburu-buru dan tanpa dukungan bukti yang kuat.
Beberapa sumber internal bahkan menyebut, proses klarifikasi yang dilakukan melalui forum fraksi dan BK DPRD tidak sepenuhnya mencerminkan sikap independen lembaga. Proses yang terkesan cepat disebut-sebut hanya bertujuan untuk meredam isu yang sudah lebih dulu viral di masyarakat.
Namun ironisnya, upaya tersebut justru dinilai berbalik arah. Alih-alih meredam isu, klarifikasi itu malah memperkuat dugaan bahwa prosesnya hanya bersifat formalitas semata.
“Kalau memang ingin menuntaskan isu ini secara serius, seharusnya ada mekanisme yang lebih independen dan transparan, bukan sekadar klaim sepihak dari internal lembaga. Dengan cara seperti ini, wajar bila muncul anggapan bahwa keputusan terlalu dini dan tidak obyektif,” ungkap salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Kritik juga muncul dari sejumlah pemerhati politik lokal yang menilai bahwa lembaga legislatif seharusnya berhati-hati dalam menangani isu sensitif seperti ini. Menurut mereka, setiap klarifikasi yang dilakukan harus disertai bukti dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
“Kasus yang menyangkut nama baik lembaga seharusnya ditangani secara hati-hati dan terbuka. Jika prosesnya tertutup, publik akan sulit percaya,” ujar salah satu pengamat politik daerah.(17/9)
Hingga berita ini diterbitkan, HK maupun pihak Fraksi Golkar belum memberikan tanggapan resmi atas kritik publik yang menilai klarifikasi mereka terlalu cepat dan tidak meyakinkan.
